Filed Under:  Jabar-Banten

Paripurna DPRD Kab.Karawang Setujui APBD Perubahan 2011

31st October 2011   ·   0 Comments

Karawang (KabarPublik) – Paripurna Setujui APBD Perubahan 2011 Dan KUA PPAS APBD 2012.

Setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, APBD Perubahan 2011 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2012 untuk Kabupaten Karawang disepakati. Penandatangan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Ade Swara dan unsur pimpinan DPRD saat Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung, Rabu (25/10).

 Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menjelaskan, terdapat beberapa kondisi yang menjadi penyebab perlunya perubahan pada APBD, yang antara lain perubahan asumsi makro dalam rangka penyesuaian atas kebijakan fiskal nasional. “Beberapa item kebijakan fiskal nasional tersebut diantaranya adalah alokasi dana bagi hasil PBB, Dana Bagi Hasil MIgas, serta adanya peningkatan target bagi hasil PPH 21, 25, dan 29,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan. pada APBD Perubahan 2011, Pendapatan Daerah diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 197,3 milyar  atau naik sekitar 11,53 persen dari anggaran semula sebesar Rp. 1,771 triliun. Dengan demikian Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan 2011 menjadi sebesar Rp. 1,909 triliun. Kenaikan tersebut disumbang dari kenaikan pada bagian Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), Dana Perimbangan, dan  Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah.

Di sisi lain, lanjut Bupati, Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2011 akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 228,46 milyar. Kenaikan Belanja Daerah tersebut akan dilakukan secara selektif dan terbatas pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung perubahan meliputi adanya kenaikan Belanja Gaji Pegawai yang disebabkan adanya selisih kesalahan penghitungan, perubahan alokasi belanja hibah, penambahan alokasi belanja subsidi, dan penambahan alokasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Sedangkan pada Belanja Langsung, kenaikan meliputi penambahan kegiatan baru berikut alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN, penambahan alokasi anggaran BOS yang bersumber dari APBD Provinsi yang disinergikan dengan BOS Kabupaten, peningkatan anggaran Jamkesda, pemeliharaan jaringan jalan, anggaran persiapan MTQ tingkat provinsi di Karawang, pembayaran rekening tagihan PJU, penambahan insentif Kasatgas dan Anggota Linmas, serta penambahan alokasi belanja pada skpd dan pergeseran antar kegiatan, obyek dan/atau rincian obyek belanja masing-masing SKPD.

Sementara untuk tahun 2012, lanjut Bupati, proyeksi anggaran murni Pendapatan Daerah  tahun 2012 sebesar Rp. 1,850 trilyun, dan proyeksi Belanja Daerah sebesar Rp. 2,271 triliun, atau naik sekitar 12,94 persen dari APBD murni tahun sebelumnya. Jumlah tersebut meliputi Belanja tidak langsung sebesar  Rp. 1,142 trilyun, dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 975,78 milyar, Belanja Subsidi Rp. 33,936 milyar, Belanja Hibah Rp. 19,85 milyar, Bantuan Sosial Rp. 19,85 milyar Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Rp. 22,23 milyar, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rp. 51,85 milyar serta Belanja tidak terduga Rp.  2,5  milyar.

Sedangkan alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2012, lanjut Bupati direncanakan sebesar Rp. 1,128 trilyun. Pagu anggaran Belanja langsung tersebut diarahkan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD meliputi urusan wajib dan urusan pilihan serta didukung dengan program dan kegiatan yang bersifat rutin pada masing-masing OPD. (endangsf-hmd)

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets