Filed Under:  Jabar-Banten

Izin Kelayakan Belum Ada, Developer Lakukan Kegiatan dengan Alat Berat

10th February 2012   ·   0 Comments

Karawang  (KabarPublik) – Disinyalir belum kantongi izin kelayakan investasi dari Bupati Karawang dan izin lain seperti izin lokasi, perusahan pengembang perumahan Grand Permata telah mulai melakukan kegiatan dengan alat-alat berat, di lokasi, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Setidaknya, ada 1 bulldozer dan 2 unit exchapator untuk aktivitas pengurugan di lokasi pada area lahan 8 hektare, dimulai sejak 1 Pebruari 2012 .

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang Ir Agus Sundawiana bilang, untuk perumahan yang belokasi di Desa Cibalongsari Klari dengan Developer PT Harika Propertindo Utama itu belum memiliki Rekomendasi Kelayakan Investasi dari Bupati Karawang. “Seharusnya tidak boleh beroperasi atau mengadakan kegiatan proyek sebelum memiki rekomendasi kelayakan investasi dari bupati,” kata Agus Sundawiana kepada JabotabekNews/KabarPublik.com,  Kamis (9/2) lalu.

Suatu kenyataan di lapangan, PT Harika Propertindo Utama selaku pengembang Grand Permata berani melakukan operasi. Tiga unit alat berat telah dioperasikan untuk pembangunan perumahan itu.

Anehnya, Pemerintah Kabupaten Karawang sepertinya membiarkan. Ini, terbukti, Satuan Pol PP sebagai Penegak Perda Pemkab Karawang laksana tak befungsi apa pun terhadap aktivitas proyek Grand Permata 2 tersebut.

Hasil telisik JabotabekNews/KabarPublik.com tekait perizinan PT Harika Propertindo atas pengolahan lahan di Cibalongsari yang diperuntukkan perumahan Grand Permata 2 itu, menunjukkan adanya unsur pelanggaran yang dibiarkan dinas terkait dan Pemkab Karawang. Padahal, ada peraturan yang dilanggar. Namun, sepertinya instansi Penegak Perda pun tutup mata juga.

Pengolahan lahan tanpa izin itu, sepertinya pengulangan oleh pengembang sama, yakni PT Harika Propertindo Utama (PT HPU) yang bermarkas di Bekasi. Karena, perusahaan developer ini pernah membangun perumahan di atas lahan negara di Kelurahan Pulumbonsari Kecamatan Karawang Timur, beberapa unit perumahan Grand Permata 1.

Pengembang ini berarti punya riwayat buruk karena terbukti melakukan penyebotan lahan Negara berupa Garis Sempadan Sungai (GSS) yang semula pura-pura tak tahu. Namun, kemudian setelah didesak masyarakat pihak Grand Permata mengakui dan berujar tidak membangunnya lagi di atas lahan GSS Cilamaran, Palumbonsari.

Gejala pembiaran kali ini, pun diduga ada permaian antara perusahaan pengembang tersebut dengan oknum dinas terkait atau bahkan oknum pemkab. Pasalnya, seperti tanpa ada hukuman apa pun terhadap pengembang, meski pun unsur kenakalan sebagai perusahaan pengembang pernah terbukti melakukan upaya penyerobotan lahan negara, GSS Cilamaran.

Pengembang perumahan tersebut, kini, terlihat tetap enjoy meski ada pihak yang mengatakannya membandel. Sekalipun disinyalir perusahan pengembang PT HPU tanpa mengantongi izin kelayakan investasi tetap melakukan aksinya mengadakan kegiatan di Cibalongsari, sejak 1 Pebruari. Dan, tak ada yang menghalangi, termasuk unsur pemkab dan kepolisian.

Hal itu, sama arti, apabila suatu peraturan pemerintah dikangkangi pegusaha sekelas developer PT Harika Propertindo itu maka peraturan pemerintah sepertinya dapat dimandulkan. Pemandulannya, boleh jadi oleh pengusaha dan boleh jadi juga oleh oknum pemerintah yang punya kewenangan, dengan seakan luput pengawasan.

Perusahaan pengembang PT Harika Propertindo Utama yang disinyalir belum memiliki izin kelayakan investasi dari Bupati Karawang itu, enjoy beroperasi melakukan kegiatan proyek di lokasi, dan sudah membangun kantor pemasaran Perumahan Grand Permata 2. Ada aktivitas marketing perumahan untuk menarik konsumen dan memasang iklan serta spanduk pemasaran rumah, sedangkan Pemerintah Kabupaten Karawang terkesan membiarkan karena tanpa menindak pengembang tersebut. | hmd/wins

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets