Filed Under:  Jabar-Banten

Validasi Jamkesda Kota Serang Tahun ini Libatkan Perangkat Desa dan Bidan

27th February 2012   ·   0 Comments

Serang (KabarPublik)  - Adanya masukan dari masyarakat mengenai pendataan kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesda) selama ini tidak sesuai peruntukannya. Karenanya, Dinas Kesehatan Kota Serang melakukan pendataan dan validasi data Jakmkesda pada tahun ini, dengan melibatkan perangkat yang ada di desa-desa.

Tidak hanya itu, Dinkes juga melibatkan bidan-bidan di tiap desa, serta petugas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Keluarga Berencana. Pada tahun 2012 ini, diharapkan tidak ada lagi kartu Jamkesda yang tidak tepat sasaran.

“Dulu data awal Jamkesda yang kami pakai, adalah data miskin dari Pemkab Serang. Dan selanjutnya, kami memakai data yang divalidasi oleh Bides. Namun, karena masih banyak warga yang harus masuk menjadi peserta Jamkesda belum terakomodir, maka kami kemudian menggelar validasi lagi. Validasi kali ini tidak hanya melibatkan Bides, melainkan juga perangkat desa, serta petugas BPMPKB,” ungkap Kepala Dinkes Kota Serang Asep Misbah Alfalah, Senin (27/2).

Ia mengatakan, dengan validasi yang akan dilaksanakan oleh tim tersebut, data penerima Jamkesda tentu akan mengalami banyak perubahan. Pasalnya, jika pada 2010 hingga 2011 ada warga yang tidak masuk kriteria miskin menjadi peserta, maka pada 2012, warga tersebut akan dicabut kepesertaannya.

“Validasi ini harus dilakukan, mengingat selalu terjadi perkembangan penduduk setiap tahunnya,” kata Asep Misbah.

Sementara itu, terkait perbedaan data miskin yang terjadi di sejumlah SKPD di Kota Serang, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, Asep mengatakan, hal itu sangat wajar. “Mengingat, penetuan kriteria miskin di setiap SKPD memiliki perbedaan, serta jadwal pendataan juga berbeda,” katanya.

“Data penduduk miskin bersifat tidak statis atau berubah-ubah. Jadi, wajar saja jika data BPS, Didukcapil dan Dinkes berbeda, karena BPS melakukan pendataanya selama dua tahun sekali, sementara Dinkes setahun sekali,” paparnya.

Staf ahli Walikota Bidang Pengembangan SDM Toha Sobirin mengatakan, dalam pendataan dan validasi peserta Jamkesda tersebut, seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban Dinkes, tetapi juga instansi lain yang memiliki data penduduk, agar data yang diperoleh Dinkes lebih akurat dan tepat sasaran.

“Semoga dengan validasi ini, peserta Jamkesda adalah benar-benar warga yang miskin dan membutuhkan,” harapnya. | nasrudin

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets