Filed Under:  Nasional

Terbengkalai, Pembangunan Rumah Adat Ende NTT “Sao Ria” di TMII

28th April 2012   ·   0 Comments

Jakarta (KabarPublik) – Rumah adat Ende ‘Sao Ria’ yang mulai dibangun di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sejak pertengahan bulan Februari 2011 dan direncanakan selesai pertengahan 2011 kemarin. Dalam pengamatan Jabotabeknews, hingga saat ini pengerjaannnya baru mencapai kurang dari 20 persen dari rencana pengerjaan bangunan 3 lantai itu.

 Bahkan pekerjaannya sudah terhenti sejak pertengahan bulan Februari 2012. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya berbagai keluhan dan dugaan masyarakat, khususnya warga asli NTT di Ibukota dan yang mengunjungi TMII. Apa sebenarnya yang terjadi?

Kontrak Kerja dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Diketahui pembangunan Rumah Adat Ende ini menelan anggaran sekitar Rp5,096 Milyar itupun diluar biaya perencanaan dan pengawasan yang ditanggung secara bersama oleh Pemprov NTT dan Pemkab Ende masing-masing sebesar 50 persen. Pengelolaannya diberikan kepada DPA dan DPPA-SKPD Kantor Penghubung Prov NTT di Jakarta Tahun Anggaran 2011.

Penanggung jawab Pengguna Anggaran yaitu Kepala Kantor Penghubung Prov NTT di Jakarta Drs Bertholdus Lalo MM, berindak sebagai Ketua Panitia Lelang sekaligus  Kasubag Tata Usaha, Dra Agusthina M Thung. Sesuai Kontrak, pekerjaan pembangunan dimulai pada 20 Oktober 2011 dan selesai dikerjakan pada 20 Desember 2011 (90 hari). Dalam keterangan pihak rekanan melalui  Manajernya, PT Harris Propetindo, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pembayaran sebanyak 2 kali yakni Uang Muka sebesar 20 persen dan Termin I sebesar 20 persen.

sehingga total pembayaran yang telah di terima sebesar 40% dari keseluruhan anggaran pembangunan sebesar 5,096 milyar Rupiah. Walau demikian pembangunan yang seharusnya pada 20 Desember 2011 sudah selesai dikerjakan seluruhnya,  namun pada tanggal tersebut menurut informasi baru mencapai kurang dari 15%,  ini berarti bahwa pada saat pengajuan pembayaran Termin I, Tim Pemeriksa melakukan penilaian presentase penyelesaian pekerjaan lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Mestinya seluruh pekerjaan pembangunan selesai 100 persen pada 20 Desember 2011, namun pada tanggal tersebut baru mencapai 15 persen  maka seharusnya pihak Pemprov NTT mempertimbangkan agar pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan dan melakukan penelusuran untuk mencari penyebabnya dan mempertanyakan kemampuan dan kinerja Kepala Kantor Penghubung Prov NTT di Jakarta Drs Bertholdus Lalo selaku pengguna anggaran.

Akan tetapi fatalnya bahwa Pemprov NTT dengan persetujuan DPRD Prov NTT malah menganggarkan sisa pekerjaan sebesar 60 persen dalam bentuk luncuran dana pada APBD Tahun Anggaran 2012 pada DPA-SKPD Kantor Penghubung Pemprov NTT di Jakarta. Lebih tragis, setelah dana sebesar 60 persen tersebut diluncurkan, berdasarkan wawancara pihak rekanan PT Harris Propetindo menyatakan tidak mampu dan atau bersedia melanjutkan pekerjaan tersebut.

Bahkan berdasarkan pengamatan Jabotabeknews di lapangan, ternyata segala peralatan dan semua material sudah tidak ada dan lokasi proyek sudah dibersihkan oleh pihak rekanan. | Toni

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets