Filed Under:  Jabar-Banten

Sidang Paripurna Sepakati Raperda Perubahan APBD 2012

3rd October 2012   ·   0 Comments

Karawang | KabarPublik.com - Setelah melalui pembahasan intensif selama beberapa waktu, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karawang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten ini untuk Tahun Anggaran 2012.

Penetapan Raperda tersebut ditandatangani secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Ketua DPRD Tono Bachtiar serta unsur pimpinan DPRD lainnya pada Sidang Paripurna DPRD yang berlangsung, Senin (1/10).

Selain mengagendakan penetapan Raperda Perubahan APBD 2012, Sidang Paripurna juga mengagendakan kegiatan penyampaian Nota Pengantar KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2013, serta pembentukan 2 (dua) pansus DPRD, yaitu Pansus Raperda Kelas Jalan, serta Pansus Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, pada Perubahan APBD Tahun 2012, terdapat perubahan kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2012, yaitu menjadi Rp. 2,19 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp230,89 miliar (11,75 persen)  dari APBD Murni sebesar Rp1,96 triliun.

Sedangkan kebijakan perubahan Belanja Daerah mencapai Rp2,64 triliun. Ini, mengalami kenaikan sebesar Rp282,67 miliar (11,96 persen) dari APBD Murni sebesar Rp2,36 triliun.

Adapun struktur belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 meliputi: Belanja tidak langsung sebesar Rp1,21 triliun, dengan rincian Belanja  Rp995,65 miliar; Belanja Hibah Rp103,1 miliar; Belanja Bantuan Sosial Rp10,59 miliar; Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Rp33,81 miliar yang merupakan alokasi dana desa (ADD);  Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rp66,44 miliar. Sedangkan alokasi perubahan anggaran Belanja Langsung menjadi sebesar Rp1,43 triliun.

Terkait rancangan KUA-PPAS Tahun 2013, Bupati Ade Swara menjelaskan bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan belanja tahun 2013 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional  sebagaimana RKP tahun 2013 serta RPJMD tahun 2011-2015.

Prioritas kebijakan belanja daerah tahun 2013 meliputi: Alokasi belanja pegawai dengan acress dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai, serta penganggaran belanja kebutuhan CPNSD sesuai formasi tahun 2013; Alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Permendagri Nomor 39 Tahun 2012;

Alokasi dana desa serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan daerah;

Alokasi anggaran bidang pendidikan minimal 20 persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; Alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Alokasi anggaran bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan diarahkan guna meningkatkan sarana prasarana dasar dan pelayanan infrastruktur wilayah;

Kebijakan belanja bidang ekonomi diarahkan dalam rangka peningkatan produktivitas sektor basis dan pendapatan masyarakat; Alokasi belanja bidang aparatur meliputi kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, pemenuhan dukungan sarana prasarana kerja, serta pembinaan SDM aparatur; serta peningkatan kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial diarahkan pada penyediaan layanan administrasi kependudukan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk tertib lalu lintas, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat. | ded/wins/agk

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets