Filed Under:  Kab. Bogor

RY Dijadikan Tersangka, Pemuda Bogor Demo Panwaslu

21st March 2013   ·   0 Comments

Cibinong | KabarPublik.com –Ditetapkannya Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilukada Gubernur 2013 yakni melakukan kampanye tanpa izin, mengundang reaksi dari massa yang menamakan diri Pemuda Jaringan Bogor Raya dan Laskar Pribumi. Mereka pun menggelar demonstrasi rasa di Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor, Jalan KSR Kusmayadi, Cibinong, Rabu (20/3).

Aksi demonstrasi ini sempat diwarnai kericuhan ketika puluhan massa pendemo memaksa masuk ke kantor Panwaslu sehingga terjadi aksi dorong dengan petugas dari Polres Bogor.

Karena kecewa tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor Panwaslu, para pengunjuk rasa akhirnya membakar sejumlah poster, ban bekas dan memblokir Jalan Raya KSR Kusmayadi-Cibinong. Akibatnya arus lalu lintas dari Jalan Raya Cikaret menuju Jalan Pemda macet total.

Salah seorang pengunjuk rasa, Taufik mengatakan, pihaknya hanya ingin bertemu dengan Ketua Panwaslu Yana Nurheryana untuk menanyakan penanganan kasus serta menuntut Yana mundur dari jabatannya.

“Yana tidak pantas memimpin lembaga negara yang seharusnya independen dalam mengambil keputusan. Pelaporan kasus RY ke Polres Depok terkesan syarat kepentingan pihak ketiga,” katanya.

Menyikapi aksi tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Yana Nurheryana mengaku tak gentar dengan aksi pengerahan massa tersebut.

“Silakan saja unjuk rasa itu hak mereka, yang jelas keputusan Panwaslu meneruskan perkara RY ke Polres Depok sudah sesuai prosedur dan atas dasar UU yang berlaku. Kalau mau melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, saya siap menghadapinya,” tegasnya.

Menurutnya, penangganan perkara tersebut sudah sesuai aturan, dan dilengkapi dengan bukti-bukti, sehingga diteruskan ke Polres Depok.

Seperti yang diketahui, Polres Depok menjadikan RY sebagai tersangka, karena diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan yang melarang kepala daerah melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kasus tersebut, Bupati Bogor diduga melanggar pasal 116 ayat 4 jo pasal 80 UURI no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. | Wd

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets