Filed Under:  Nasional

Pasca Penahanan Mantan Kepala Bappeda, Kejari Batu Bara Tahan 3 Pejabat Lain Terkait Korupsi

12th July 2013   ·   0 Comments

Labuhan Ruku  | KabarPublik.com – Berhasil membongkar kasus dugaan korupsi di kantor Bappeda Batu Bara senilai Rp7 miliar tahun 2009-2010 yang melibatkan Mantan Kepala Bappeda SDO (Sudarto), kini kembali Kejaksaan Negeri Limapuluh turut menangkap dan resmi menahan RHT (Rahmat) sang mantan Bendahara SDO, Rabu (10/7).

Bersama RHT kejari juga berhasil menangkap Kakan Kesbang Linmas Batubara RJI (Raja Imbalo Lubis) yang juga merupakan mantan Kakan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan beserta bendaharanya HRI (Hariadi), meski dalam kasus yang berbeda.

Ketiganya pun hingga saat ini meringkuk di dalam sel tahanan Lapas Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, atas titipan Kejari Lima Puluh. Kepala Kejaksaan Negeri Limapuluh, Kab.Batubara Ricky Septa Tarigan, SH,M.Hum melalui KasipidsusYuni Hariaman,SH,MH didampingi Kasi Intel Hopplen Sinaga, SH, M.Hum di Kantor Kejari Limapuluh, membenarkan prihal penagkapan terhadap 3 mantan pejabat Batu Bara atas dugaan sejumlah korupsi.

Dalam keterangan persnya, Kamis (11/7) Yuni menyatakan terkait penahanan RJI dan bendaharanya HRI terkait pada masa jabatannya semasa bertugas sebagai Kasat Pol PP tahun  2009  –   2010, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp. 362,574,707.

“Penahanan  yang kita lakukan terhadap tersangka karena hasil penyidikan sudah mencukupi dua unsur yakni alat bukti dan saksi. Juga untuk mempermudah proses selanjutnya, jika  berkas-berkas sudah selesai akan segera kita limpahkan kepengadilan Tipikor  di Medan,”   papar Yuni.

Menurutnya,  RJI   dan HRI di tetapkan sebagai tersangka, karena diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran rutin Satpol PP tahun anggaran 2009- 2010   Tahun  anggaran 2009 dana dicairkan melalui SP2D sebesar Rp 2,5 miliar. Direalisasikan sekitar Rp 2,3 miliar dan sisanya sebesar Rp 269, 302, 149 juta belum dipulangkan ke kas daerah hingga saat ini.

“Begitu juga pada anggaran tahun 2010, nilai anggaran sebesar Rp 3,4 miliar dicairkan melalui SP2D Rp 3,1  miliar   sisa anggaran  Rp   93,272,558 dan belum dikembalikan ke kas pemkab Batubara. Total dana yang belum dikembalikan tersangka sebesar Rp  362,574,707, maka diduga   kuat sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi keduanya,”   kata Yuni.

Lebih lanjut diterangkannya, setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan kepada  RJI   dan RDI serta delapan orang saksi,3 Juli  2013  RJI   dan RDI ditetapkan sebagai tersangka.Kemudian kedua tersangka resmi menjadi tahanan Kejari Limapuluh sejak, Selasa (9/7) sekira pukul 17.00, dari kasus ini Kejari Limapuluh turut menyita sejumlah barang bukti dan meminta advis dari BPK sebagai saksi ahli.

Sedang terkait penahanan mantan bendahara Bappeda Batubara tahun 2010, RHM, setelah yang bersangkutan diduga karena penyalahgunaan APBD TA 2010
yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 569,225,840. Dan penangkapan yang dilakukan kejari terhadap RHM masih berkaitan dengan kasus mantan Kepala Bappeda  SDO.

“SDO kami tahan dengan surat perintah penahanan nomor : Print-01/N-2.30/fd.1/07/2013, terkait dugaan penyalahgunaan APBD tahun anggaran 2010 senilai Rp 7 miliar. Kami   menahan tersangka, karena telah mengumpulkan barang bukti yang cukup. Untuk mempermudah penyidikan dan mengindarkan hilangnya barang bukti, saat ini tersangka dititipkan di LP Labuhan  Ruku,”   terang Kasi Pidsus itu.

Lebih rinci diuraikannya bahwa dalam kasus ini ditemukan kerugian negara sebesar Rp 569.225.840 berdasarkan audit BPK. Dugaan penyalahgunaan APBD tahun anggaran 2010 di Bapedda Batubara senilai Rp 7 miliar dalam kegiatan rutin, dimana hanya Rp 6 miliar lebih yang direalisasikan, sedangkan sisanya Rp 569.225.840 diduga tidak dipergunakan untuk kegiatan rutin melainkan cuma untuk kepentingan pribadi tersangka dan teman-teman lainnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bakal bertambah tersangka lain dalam kasus ini.

“Pasal   yang disangkakan kepada para tersangka karena telah melanggar pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 atau pasal 8 UU nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal  55  KUHPidana,” tutup Yuni mengakhiri keterangannya.| Bima Pasaribu.

Readers Comments (0)


Comments are closed.

Click here to add Widgets